Namunjika memang ada unsur yang tidak bisa ditemukan di dalam sebuah karya, misalnya hasil dari wawancara, maka bisa diberikan keterangan tambahan. cara menulis daftar pustaka undang-undang memiliki aturan tersendiri yang harus ditaati dan sudah bersifat kaku karena tidak boleh diubah-ubah. Seperti yang dijelaskan, undang-undang atau
dalamhukum menurut Hardjawidjaja yang pertama ialah "manusia" dibuktikan dalam UUD 1945, yaitu:17 1) Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 "Segala warga negara bersamaan Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat, sedangkan wewenang berarti hak
Sejaktahun 1999, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah mengadakan perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945 sebanyak empat kali. Amandemen kedua dilakukan dalam Sidang Umum MPR pada 7 - 18 Agustus 2000. Perubahan meliputi 25 Pasal yang tersebar dalam lima bab. Berikut isi perubahan dalam Amandemen kedua UUD 1945: Baca juga: Amandemen
Daribuku Pendidikan Kewarganegaraan SMP VII, hubungan proklamasi dengan pembukaan UUD1945 memiliki korelasi yang jelas yaitu mengandung arti bahwa sejak tanggal 17 Agustus 1945 bangsa dan negara Indonesia berdiri sendiri, terbebas dari belenggu penjajah bangsa asing. Sejak saat itu pula bangsa dan negara Indonesia tidak terikat lagi oleh
DalamPembukaan UUD 1945, dimuat apa yang menjadi tujuan hidup bernegara. Pada bagian dalam arti terdapat bagian-bagiannya yang tidak lagi relevan dengan perkembangan masyarakat, konstitusi tersebut terbuka Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa Indonesia ialah negara hukum. Norma hukum dasar dimaksud mengukuhkan supremasi hukum atauMenurutRindjin (2012: 245-246), keseluruhan batang tubuh UUD NRI tahun 1945 yang telah mengalami amndemen dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu; 1. Pasal-pasal yang tertakait aturan pemerintahan negara dan kelembagaan negara f2. Pasal-pasal yang mengatur hubungan antara negara dan penduduknya yang meliputi warga negara, agama Sesuaiperjalanan dan pengalaman sejarah, negara kesatuan merupakan satu-satunya bentuk negara yang paling sesuai dengan keberagaman Indonesia. Bukan serikat, federal, monarki apalagi sistem kerajaan. Karena itu, NKRI harus dipertahankan sesuai pasal 37 ayat 5, UUD NRI tahun 1945, bahwa bentuk negara NKRI tak bisa diubah-ubah. "Perubahan tPAo.
